Akhirnya, Pemerintah Tarik Pelarangan Go-Jek

‘Taksi-Ojek Online Marak Karena Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Publik’ Ternyata pemerintah sudah menarik atas pelarangan oprasi ojek yang berbasis online, atau familiar dengan nama Go-Jek.

Para penggiat keselamatan berkendaraan roda dua atau beroda empat tang telah tergabung di Road Safety Association atau disingkat RSA berpendapat bahwa pelarangan atas oprasi ojek yang berbasis aplikasi online merupakan hak dan wewenang pemerintah, akan tetapi secara idealnya pemerintah bukan hanya melarang saja tanpa disertakan solusi yang semestinya penyediaan angkutan umum yang memadai.

“Kami melihat meruyaknya ojek dan taksi online ini karena gagalnya Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang,” ujar Ivan Virnanda, Ketua Umum RSA Indonesia

RSA juga mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan transportasi umum merupakan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 terutama Pasal 138 dan Pasal 139. Dlam pasal itu dengan jelas  menjelaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau.

Menurutnya, transportasi umum yang beroprasi dan digunakan masyarakan saat ini masih jauh sekali dari poin-poin yang tertulis secara tegas dalam  Undang-Undang.  “Masih segar di ingatan, kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Tubagus Angke, Jakarta Barat dan di ruas tol Cipali yang menewaskan puluhan orang beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Bahkan, pemerintah disuruh agar tidak hanya sekedar janji-janji manis saja, yang lebih parahlagi jika terjadi diskriminasi yaitu hanya memuaskan hasrat kepentingan beberapa pihak untuk sekedar kepentingan pribadi yaitu untuk memperbaiki nama di masyarakat.

Realisasi pembangunan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu sekaligus terjangkau selambat-lambatnya sebelum triwulan 2016.

Pemerintah saat ini  dinilai masih belum serius dalam menangani permasalahan yang adan terutama pada transportasi umum. Terbukti, keputusan Menteri Perhubungan yang melarang beroperasinya angkutan umum berbasis aplikasi online melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 diminta dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Dari kejadian ini kita bisa melihat Pemerintah belum serius menangani permasalahan transportasi publik. Tidak adanya koordinasi di tingkat atas, rakyat pengguna jasa transportasi bisa menjadi korban,” tutur Nursal Ramadhan, Sekretaris Jenderal RSA Indonesia.

Surat itu ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Anda mungkin juga berminat Lagi daripada pengarang

Ruangan komen telah ditutup.